Network
HaiBandung - Pemerintah Kabupaten Bandung menghapus sanksi administrasi atas keterlambatan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).
Jadwal penghapusan sanksi administrasi atas keterlambatan pembayaran PBB tersebut berlaku dari 1 Maret hingga 31 Juni 2024 untuk masa pajak dari tahun 1994 sampai dengan 2023.
Kebijakan penghapusan saksi administrasi keterlamabatan pembayaran PBB tersebut bertujuan untuk meringankan beban tunggakan PBB wajib pajak serta mengoptimalkan penerimaan daerah.
Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Bandung Erwan Kusuma Hermawan mengatakan, kebijakan penghapusan denda PBB tersebut dalam rangka menjaga stabilitas perekonomian daerah di Kabupaten Bandung.
Baca Juga: Jadwal PKH 2024 Lengkap dengan Besarannya, Simak Pencairan Mei Masuk Tahap Berapa?
"Bagi pajak jenis PBB-P2 masa tahun 1994 sampai dengan 2023 dendanya akan dihapuskan sesuai dengan Peraturan Bupati Bandung,” kata Erwan dikutip dari Antara, Senin, 20 Mei 2024.
Erwan menambahkan, penghapusan sanksi administrasi berupa denda pajak diberikan apabila wajib pajak (WP) melakukan pembayaran tunggakan pokok dalam batas waktu yang ditentukan.
Baca Juga: Mantan Kepala Bea Cukai Purwakarta REH Dimintai Penjelasan Soal LHKPN oleh KPK
"Bapenda akan menerapkan penghapusan sanksi denda, apabila WP melakukan pembayaran sesuai batas waktu yang ditentukan dalam Perbup,” kata Erwan.
Lebih lanjut, Erwan menegaskan sesuai dengan Peraturan Bupati Bandung Nomor 71 tahun 2024 batas waktu untuk penghapusan denda pajak berlaku hingga 30 Juni 2024 mendatang.
Baca Juga: Tiga Jenazah Korban Pesawat Jatuh di Serpong Kini Berada di RS Polri Kramat Jati
Apabila WP tidak melakukan pembayaran di atas waktu tersebut, Penghapusan tentu tidak berlaku. Oleh karena itu, dia mengimbau masyarakat untuk segera melakukan pembayaran agar mendapat insentif pajak.***
