Network
HaiBandung - Pendidikan Profesi Guru (PPG) untuk guru agama di lingkungan Kementerian Agama (Kemenag) akan digelar pada akhir Juni 2024.
Ketua Panitia Nasional PPG Kemenag, Ahmad Zainul Hamdi mengungkapkan, program PPG sangat penting bagi peningkatan kompetensi guru agama.
Namun, Ahmad Zainul Hamdi memastikan, PPG guru agama pada tahun 2024 ini tidak ada anggaran dari APBN dan BIB (Beasiswa Indonesia Bangkit).
Oleh karena itu ia menyarankan agar masing-masing Direktorat Pengelola PPG bersinergi dengan Pemda (pemerintah daerah) karena peningkatan kompetensi guru agama bukan hanya tanggung jawab pihak Kemenag.
“Kami mengapresiasi Direktorat PAI dan Direktorat Jenderal Bimas Kristen yang telah bersinergi dengan sejumlah Pemerintah Daerah untuk membiayai PPG bagi guru-guru agama di sekolah-sekolah,” ungkapnya dikutip dari laman Pendis Kemenag, Senin, 3 Juni 2024.
Zainul Hamdi mendorong pergerakan para Kepala Bidang di provinsi untuk melakukan pendekatan ke Pemerintah Daerah dan menyakinkan Pemerintah Daerah untuk turut membiayai PPG.
Baca Juga: Kemenag Terbitkan Surat Edaran Dam Haji 1445, Simak Besaran dan Cara Pembayarannya
Saat ini Direktorat Pendidikan Agama Islam (PAI) sudah berjalan kerjasama dengan Pemda. Ia menyatakan semua anggaran PPG tahun ini ditanggung oleh Pemda.
“Ini harus ditiru, termasuk oleh Direktorat GTK Madrasah. Guru-guru Diniyah dan Pondok Pesantren saja yang juga berada di bawah naungan Kementerian Agama, mendapatkan anggaran dari Pemerintah Daerah. Jadi, Pemda itu sudah melakukan diskresi. Ini tinggal bagaimana membangun kerjasama dengan Pemda” ujar Mas Inung.
Karena sejumlah pengelola PPG sudah mendapatkan anggaran dari Pemerintah Daerah, maka PPG harus berjalan sesuai target yakni akhir Juni.
“Saya targetkan PPG bisa terlaksana pada akhir bulan Juni. Oleh sebab itu, Petunjuk Teknis Pelaksanaan PPG tahun 2024 ini harus segera selesai,” tegas Zainul Hamdi.
Dalam mengelola PPG, Panitia Nasional senantiasa mendengarkan masukan dari berbagai kalangan sebagai bahan pertimbangan dalam memperbarui Petunjuk Teknis PPG. Salah satu yang perlu diperbaiki adalah masa pendidikan antara peserta K1 dan K2. Masa pendidikan K1 lebih cepat, yakni 4 bulan, sedangkan K2 menghabiskan waktu 6 bulan.
“Saya berharap agar masa pendidikan untuk K2 disamakan menjadi 4 bulan dengan pemadatan materi, tugas belajar mandiri dan juga tetap mempertimbangkan penugasan yang manusiawi. Sudah banyak keluhan tentang ini,” tambahnya.
Baca Juga: Inovatif, Warga RW 02 Wanakerta Garut Kembangkan Kompor Berbahan Bakar Jelantah
“Kita ini satu kesatuan, dan harus bekerja bersama-sama baik pengelola di pusat maupun di daerah dan juga LPTK (Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan) PTKIN. Maka, saya ingin ada pemerataan terutama terkait dengan pembagian peserta PPG. Sehingga blocking kuota untuk masing-masing LPTK kedepan harus dilakukan,” pungkasnya.
Zainul Hamdi yang merupakan Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) Kemenag berharap Panitia Nasional bisa langsung mengintervensi kuota PPG yang terlalu gemuk di LPTK tertentu untuk dibagi dengan LPTK lainnya dengan jumlah peserta yang minim agar terjadi pemerataan.***
