Network
Menurut Sofiana Nurjanah, pemerintah mempertimbangkan banyak hal dalam penambahan jumlah siswa penerima PIP dan kenaikan biaya bantuan PIP untuk siswa SMA dan SMK tersebut.
“Dari sisi rasionalitas, pemerintah telah mempertimbangkan terjadinya inflasi, pertumbuhan penduduk Indonesia, dan perubahan proses pembelajaran, yakni adanya penggunaan teknologi di semua jenjang,” katanya dikutip dari kemdikbud.go.id, Minggu, 2 Juni 2024.
Pemerintah juga telah melihat berbagai permasalahan dalam penyaluran PIP tersebut. Beberapa permasalahan tersebut yakni kesenjangan besaran bantuan PIP, persentase penerima PIP di setiap jenjang, serta terjadinya kenaikan data hasil pemadanan siswa di Data Pokok Pendidikan dan DTKS.
Baca Juga: Daftar 5 Layanan Kesehatan Gratis karena Dijamin BPJS Kesehatan, Apakah Biaya Ambulan Termasuk?
Dikatakan Sofiana, Pada tahun-tahun sebelumnya, dengan bantuan sebesar Rp1juta pertahun untuk jenjang SMA dan SMK, hanya memenuhi kebutuhan pendidikan bagi siswa sebesar 22,7 persen dari kebutuhan ideal yang sebesar Rp4,4 juta.
“Harus diakui juga,bahwa presentase siswa penerima PIP jenjang SMA hanya 37,2 persen dan 26,9 persen jenjang SMK dari total peserta didik keseluruhan, “jelasnya.
Masih sedikit yang ke Perguruan Tinggi
Sofiana berharap, penambahan biaya bantuan PIP di jenjang SMA dan SMK akan menambah semangat belajar siswa dan termotivasi untuk lanjut ke perguruan tinggi usai lulus.
Sofiana mengaku prihatin karena masih banyak siswa SMA dan SMK penerima PIP yang belum lanjut ke perguruan tinggi, padahal, pemerintah sudah memprioritaskan penerima PIP Dikdasmen untuk lanjut ke perguruan tinggi dengan bantuan PIP Pendidikan tinggi atau KIP Kuliah.
Data yang dimiliki Tim Kerja PIP Dikdasmen, tambah Sofiana, menunjukkan, pada Tahun 2021, baru 41 persen lulusan SMA dan 16 persen lulusan SMK yang lanjut ke perguruan tinggi dengan bantuan KIP Kuliah. Bahkan Tahun 2022, hanya 20 persen lulusan SMA dan 8 persen lulusan SMK yang memperoleh KIP Kuliah.
