HaiBandung - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) menilai sistem pemilihan langsung di Indonesia telah memunculkan demokrasi transaksional di tengah masyarakat.
Maraknya politik transaksional pada sistem pemilihan langsung di Indonesia, dinilai Bamsoet mengikis idealisme dan komitmen politik sebagai sarana perjuangan mewujudkan aspirasi rakyat.
Karena itu, Bamsoet mengusulkan agar pelaksanaan sistem pemilihan langsung di Indonesia berkaca pada pelaksanaan Pemilu pada 2009-2024, dikaji ulang.
Baca Juga: Harvey Moeis Suami Artis Sandra Dewi Ditetapkan Tersangka Korupsi, Menjadi Tahanan Kejagung
Model demokrasi transaksional ini tidak menjadikan melembaganya demokrasi substansial yang terkonsolidasi.
"Demokrasi transaksional pada Pemilu 2024, harus diakui semakin masif dan terbuka dibandingkan tiga pemilu sebelumnya. Masyarakat tidak segan meminta uang secara langsung kepada caleg. Para caleg pun secara terang-terangan tidak 'malu' memberikan uang kepada masyarakat untuk memilih dirinya," ujar Bamsoet, Rabu 27 Maret 2024.
Hal itu dia sampaikan saat mengajar mata kuliah 'Karakter Bangsa dan Bela Negara' dengan tema 'Demokrasi Indonesia' kepada mahasiswa Pascasarjana Universitas Pertahanan secara daring di Jakarta.
Baca Juga: Mengagetkan, Sopir Penyebab Tabrakan Beruntun Siap Beli Semua Mobil yang Rusak, Ini Tampangnya
Politik transaksional
Wakil Ketua Umum Partai Golkar ini memaparkan menelisik dari hasil Pemilu 2024, banyak caleg yang memiliki kualitas dan kapabilitas sebagai anggota dewan harus tersingkir akibat politik transaksional yang marak di masyarakat.
Bamsoet menyebut saat ini persaingan para caleg lebih didominasi oleh kekuatan finansial. Sedangkan visi, misi, program kerja ataupun sumbangsih para caleg, terkalahkan oleh 'serangan fajar' jelang pencoblosan.
"Istilah nomor piro wani piro (NPWP) menjadi hal biasa di tengah masyarakat. Pemilih tidak lagi mengutamakan kualitas dan kapabilitas para caleg. Mereka lebih mengutamakan berapa besar uang yang diterima dari para caleg. Bahkan, tidak jarang satu pemilih menerima 'serangan fajar' dari dua hingga tiga caleg sekaligus," katanya.
Baca Juga: Kunci Jawaban Game Words of Wonders (WOW) Teka-teki Harian Tanggal 28 Maret 2024
Kaji kembali
Ketua DPR RI ke-20 ini mengajak untuk mengkaji kembali sistem demokrasi Indonesia saat ini. Apakah lebih banyak membawa manfaat, atau justru banyak mudaratnya.
Karena, bukan tidak mungkin jika sistem demokrasi langsung dalam pemilu ataupun pilkada terus dipertahankan, demokrasi di Indonesia hanya bergantung pada nominal rupiah, bukan lagi memperjuangkan aspirasi rakyat.
"Sistem demokrasi langsung yang dianut oleh bangsa Indonesia sangat berpotensi menggiring orang untuk terjerat dalam tindak korupsi. Hasil kajian KPK mencatat sistem demokrasi langsung memiliki daya rusak yang luar biasa. Tidak aneh bila banyak kepala daerah ataupun anggota dewan yang tersangkut kasus korupsi," katanya.***