HaiBandung - Biaya politik yang harus dikeluarkan calon kepala daerah sangat mahal karena proses politik menjadi transaksi bisnis.
Karena itu, tidak heran kepala daerah yang sudah mengeluarkan modal untuk biaya politik puluhan miliar rupiah, banyak yang terjerat kasus korupsi.
"Kenapa banyak kepala daerah yang terjerat korupsi? Karena biaya politik kita yang sangat mahal," kata Wakil Ketua KPK Alexander dalam Media Gathering Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024 di Hotel Pullman Jakarta, Senin 3 Juli 2023.
Baca Juga: Berhasil Tekan Angka Stunting, Pemkot Bandung Terima Apresiasi
Menurut dia, mahalnya biaya politik membuat banyak kepala daerah seusai terpilih justru terjerat kasus korupsi.
Berdasarkan survei KPK dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), biaya yang dibutuhkan untuk mencalonkan diri sebagai bupati atau walikota sebesar Rp 20-30 miliar.
Kendati demikian, lanjut Alexander, jumlah biaya politik itu belum tentu membuat kandidat para calon kepala daerah memenangkan kontestasi politik.
Baca Juga: Cegah Trafficking, TP PKK Kota Bandung dan Telkom University Gelar Dialog Interaktif