HaiBandung - Masyarakat penerimna bantuan pangan beras dari pemerintah menjadi korban politik jelang pencoblosan pilpres, 24 Februari 2024.
Pemerintah menghentikan sementara penyaluran bantuan pangan beras kepada masyarakat sampai gelaran pemilihan umum (pemilu) tanggal 14 Februari 2024.
Pemerintah menghentikan sementara penyaluran bantuan pangan beras ke masyarakat sesuai dengan permintaan
TPN Ganjar-Mahfud agar penyaluran bansos ditunda sampai kontestasi Pemilu 2024 selesai.
"Iya, untuk menghormati pemilu.Jadi dipertimbangkan untuk disetop sampai pemilu. Nanti kita tugaskan Bulog untuk menghentikan sementara," kata Kepala Badan Pangan Nasional, Arief Prasetyo Adi, Selasa 6 Februari 2024.
Arief menjelaskan keputusan ini diambil demi menghormati digelarnya pemilu nanti. Bantuan pangan beras tidak ada kaitannya dengan kontestasi pilpres, karena bansos sudah ada jauh sebelum tahun pemilu.
"Bantuan pangan beras kan dikerjakan terus-menerus, itu kan sudah dari dulu. Itu kan sudah ada sejak zaman dulu. Jadi bukan untuk menjelang pemilu. Nggak ada itu," katanya.
Baca Juga: Tukin ASN Kemenag 2024 Naik Jadi 80 Persen, Kapan Dibayarkan? Ini Penjelasan Kabiro Ortala Nurudin
Sebagian kecil
Dia mengatakan, penyaluran bantuan pangan beras yang dilakukan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di sejumlah daerah hanya sebagian kecil dari total yang harus disalurkan kepada 22 juta keluarga penerima manfaat (KPM).
"Kepala-kepala desa ini juga mengerjakan memastikan bantuan pangan ini sampai. Karena dinamikanya seperti ini, seolah-olah. Yang dibagikan pak Presiden ini kan hanya 1.000, kan sisanya 22 juta KPM se Indonesia loh. Jadi nggak ada kaitannya (dengan pemilu)," jelas Arief.
Dia memastikan bantuan pangan beras akan dilanjutkan kembali setelah pemilu selesai. Program ini akan tetap berlanjut dan kemungkinan bisa dilakukan sepanjang tahun.
Baca Juga: Simak, 5 Makanan Berkolesterol Baik untuk Kesehatan Jantung
"Tetapi ya sudah kita setop, kemudian ini nanti kembali lagi. Biar sejuk juga kan. Ini ya terus menerus (bantuan pangan), (akan dilakukan sepanjang tahun) tergantung APBN cukup atau nggak," ujarnya.
Program pemerintah
Bantuan pangan beras adalah salah satu program pemerintah untuk membantu 22 juta KPM masyarakat bawah untuk mendapatkan beras sebanyak 10 kg setiap bulannya per satu KPM.
Program ini dilakukan per 3 bulan sejak 2023. Untuk tahun ini direncanakan disalurkan sejak Januari-Maret 2024, dan kemungkinan akan berlanjut hingga Juni 2024.
Bantuan pangan beras menjadi salah satu cara pemerintah melakukan intevensi terhadap harga beras yang tengah melonjak. Program ini diharapkan membantu masyarakat kelas bawah mendapatkan kepastian pasokan pangan dan tidak terdampak oleh mahalnya harga beras.***