Network
Selain itu, Pj Gubernur Jabsr nanti dilarang membuat kebijakan tentang pemekaran daerah yang bertentangan dengan kebijakan pejabat sebelumnya.
Baca Juga: Sedikitnya 280 Orang Tewas dan 850 Orang Luka dalam Tabrakan KA di Negara Bagian Odisha, India Timur
Selanjutnya, larangan bagi Pj Gubernur Jabar yaitu membuat kebijakan yang bertentangan dengan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dan program pembangunan pejabat sebelumnya.
Namun, ketentuan terkait larangan dimaksud dapat dikecualikan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri.***
