HaiBandung - PP Muhammadiyah meminta elite politik tidak melibatkan masyarakat dalam konflik politik yang tengah terjadi setelah Pilpres 2024.
"Elite politik hendaknya tidak menyeret masyarakat ke dalam arus politik konfrontatif setelah Pilpres 2024 dan menjadikannya sebagai alat kekuasaan," kata Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti dalam keterangan persnya, Rabu 6 Maret 2024.
PP Muhammadiyah, kata Mu'ti, menyoroti fenomena hak angket yang digulirkan elite politik atas dugaan kecurangan saat Pilpres 2024 yang sedang bergulir di kalangan DPR.
Baca Juga: Kunci Jawaban Game Words of Wonders (WOW) Teka-teki Harian Tanggal 7 Maret 2024
Menurut dia, hak angket di DPR soal dugaan kecurangan Pilpres 2024 merupakan fasilitas yang bisa digunakan oleh elite politik anggota legislatif dan sah secara undang-undang.
Meski demikian, dia berharap hak angket ini jangan dijadikan sebagai sumber konflik antara masyarakat yang pro dengan kontra akan hasil Pilpres 2024.
"Masyarakat tidak seharusnya risau dengan dinamika politik di DPR," tuturnya.
Dengan tidak digunakannya hak angket sebagai pemicu konflik, dia yakin kondisi masyarakat akan kembali kondusif dan tenteram, bahkan setelah pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih.
Baca Juga: Pengamat Sebut Soliditas Partai Politik Menggulirkan Hak Angket di DPR tentang Pemilu 2024 Diragukan
Menjaga kondusivitas
Sebelumnya, Menko Polhukam Hadi Tjahjanto mengatakan PP Muhammadiyah dinilai turut berperan membantu pemerintah dalam menjaga kondusivitas masyarakat saat dan setelah pemilu.
"PP Muhammadiyah ini organisasi kemasyarakatan yang bernapaskan Islam dan memiliki peran yang sangat penting untuk menjaga keharmonisan di lingkungan masyarakat," kata Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Hadi Tjahjanto saat mengunjungi Kantor PP Muhammadiyah, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu 28 Februari 2024.
Menurut Hadi, organisasi keagamaan seperti PP Muhammadiyah memiliki pengaruh banyak bagi masyarakat, terutama yang beragama Islam.
Baca Juga: AMI Jawa Timur Gelar Aksi Damai Menolak Hak Angket di DPR, Politisi Jangan Memecah Belah Masyarakat
Pengaruh itu bisa untuk menyampaikan narasi perdamaian saat masa pemilihan umum. Hal tersebut dapat berpengaruh dalam memperkecil konflik antarpendukung peserta Pemilu.***