"Ini konsep yang sekarang menjadi tren dan pegangan beberapa negara yang isinya di situ terkait dengan payment, digital ID, dan data exchange," ujarnya.
Presiden Jokowi, kata Azwar, telah menugaskan masing-masing kementerian koordinator untuk mengakomodasi audit hingga klasifikasi ratusan aplikasi yang tumpang tindih.
Hal itu agar seluruh aplikasi bisa diintegrasikan dalam layanan digital pemerintah yang terpadu.
“Tadi para menteri koordinator oleh Bapak Presiden ditunjuk jadi koordinator dan nanti pada Oktober 2023 harapannya sudah selesai untuk mengintegrasikan layanan di bawah kementerian koordinator masing-masing,” katanya.***