Network
HaiBandung - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta kementerian/lembaga (K/L) tidak membangun aplikasi digital baru.
Jokowi menilai tidak perlu lagi ada aplikasi digital baru karena sekarang sudah ada sistem yang terintegrasi dan memiliki interoprabilitas dalam arsitektur sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE).
“Sekali lagi SPBE ini bukan membangun aplikasi baru. Bapak Presiden memberikan arahan tidak boleh lagi membangun aplikasi-aplikasi baru,” kata Menpan RB Abdullah Azwar Anas setelah rapat dipimpin Presiden Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Senin 12 Juni 2023.
Baca Juga: Buset! Kerugian Masyarakat Akibat Investasi Ilegal Capai Rp126 Triliun, OJK: Ada Korban Tak Lapor
Saat ini, kata Azwar, sudah terdapat 27 ribu aplikasi sehingga bisa menyulitkan masyarakat jika harus membuat akun secara satu per satu di aplikasi.
“Dengan SPBE ini diinteroprabilitaskan. Interoprabilitas SPBE inilah sebelumnya Bapak Presiden telah menandatangani perpres,” ujarnya.
Menuruut Azwar, Jokowi telah menandatangani arsitektur SPBE nasional dan sistem tersebut akan terus disesuaikan dengan mengadopsi konsep digital public infrastucture (DPI).
Baca Juga: Ridwan Kamil: Pemprov Jabar Terbaik di Indonesia untuk Reformasi Birokrasi
"Ini konsep yang sekarang menjadi tren dan pegangan beberapa negara yang isinya di situ terkait dengan payment, digital ID, dan data exchange," ujarnya.
Presiden Jokowi, kata Azwar, telah menugaskan masing-masing kementerian koordinator untuk mengakomodasi audit hingga klasifikasi ratusan aplikasi yang tumpang tindih.
Hal itu agar seluruh aplikasi bisa diintegrasikan dalam layanan digital pemerintah yang terpadu.
“Tadi para menteri koordinator oleh Bapak Presiden ditunjuk jadi koordinator dan nanti pada Oktober 2023 harapannya sudah selesai untuk mengintegrasikan layanan di bawah kementerian koordinator masing-masing,” katanya.***
