Network
HaiBandung - Petisi dari sejumlah perguruan tinggi hanya sebagai pengingat agar seluruh proses pemilu 2024 tidak keluar dari nilai-nilai demokrasi.
Oleh karena itu, munculnya gelombang petisi dari sejumlah perguruan tinggi di Indonesia menjelang pemilu perlu direspons pemerintah secara positif.
"Arahnya petisi dari sejumlah perguruan tinggi tentu menginginkan agar tata kelola kekuasaan, kemudian proses kompetisi politik di pemilu berlangsung dalam situasi yang fair, adil, dan tidak mencederai nila-nilai dasar demokrasi," kata Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UGM Wawan Mas’udi di Yogyakarta, Senin 5 Februari 2024.
Baca Juga: Syarat dan Cara Pendaftaran KIP Kuliah 2024, Dibantu Biaya Pendidikan Berikut Uang Saku Tiap Bulan
Wawan menilai munculnya petisi dari kampus justru menunjukkan kepedulian dari komunitas perguruan tinggi atau akademisi agar perkembangan demokrasi di Indonesia menyongsong pemilu 2024 tidak sampai mengalami kemunduran.
"Jangan sampai perkembangan demokrasi yang sudah kita rintis dalam 25 tahun terakhir mengalami kemunduran dan pada akhirnya jadi runtuh," ujar salah satu panelis debat pertama Pilpres 2024 ini.
Oleh karena itu, Wawan kembali berharap seruan moral yang disampaikan para akademisi dari berbagai perguruan tinggi mendapat respons secara positif. Baik dari pemerintah, penyelenggara pemilu ataupun para pihak yang sedang berkontestasi pada pemilu 2024.
Baca Juga: Wajib Tahu, Tips Pengobatan di Rumah untuk Mengatasi Sakit Maag
"Ini kan warning (peringatan) dari kampus kepada siapa pun yang sedang berkompetisi, yang sedang memperebutkan kekuasaan, yang sedang mempertahankan bahwa ada prinsip-prinsip dasar yang perlu dipegang bersama-sama. Dalam hidup bernegara 'kan memang harus ada prinsip-prinsip dasar bersama yang diikuti," ujar dia.
