HaiBandung - Partai Demokrat menyambut baik rencana pertemuan Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subiato dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.
Partai Demokrat menilai jika pertemuan antara Prabowo dengan Megawati terealisasi akan berdampak positif bagi perpolitikan nasional.
"Jika pertemuan Pak Prabowo selaku presiden terpilih dengan Ibu Megawati Presiden ke-5 RI ini terealisasi tentu saja akan berdampak positif bagi kehidupan perpolitikan nasional, termasuk akan mengakselarasi rekonsiliasi politik pasca Pilpres 2024," kata Deputi Bappilu DPP Partai Demokrat, Kamhar Lakumani.
Baca Juga: Israel Terus Gempur Hamas di Gaza, Saat Perundingan Gencatan Senjata
Kamhar menuturkan pertemuan presiden terpilih, Prabowo dengan presiden sebelumnya, Megawati diperlukan. Bahkan kata Kamhar, Prabowo sempat mewacanakan agar dibentuk lembaga.
"Pertemuan antara presiden terpilih dengan tokoh-tokoh bangsa yang pernah menjadi presiden memang diperlukan. Ini juga sering disampaikan Pak Prabowo pada berbagai kesempatan. Bahkan pernah ada wacana untuk dilembagakan," ujarnya.
Lebih lanjut Kamhar menyampaikan Partai Demokrat menyerahkan sepenuhnya kepada Prabowo terkait komposisi koalisi. Dia yaki Prabowo lebih tahu apa saja yang perlu dilakukan untuk mendukung pemerintahannya nanti.
Baca Juga: Innalillahi, Presenter Hilbram Dunar Meninggal Dunia
"Terkait dengan komposisi koalisi, tentu saja kami percayakan dan serahkan sepenuhnya kepada Pak Prabowo selaku pimpinan koalisi," katanya.
Sebelumnya, Ketua DPR RI sekaligus Ketua DPP PDIP Puan Maharani bicara soal rencana pertemuan Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri dengan presiden terpilih Prabowo Subianto.
"Insyaallah (pertemuan Megawati dan Prabowo)," kata Puan di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis 28 Maret 2024.
Baca Juga: Menyulap Sampah jadi Anugerah, Belajar dari 'Rumah Sampah Salarea' Warga Wanakerta Garut
Puan juga mengatakan 'Insyaallah' saat ditanya soal apakah sudah ada pertemuan dengan Prabowo. Puan juga tak bicara banyak soal rencana PDIP ke depan, layaknya Prabowo diajak gabung pemerintah Presiden Jokowi pada 2019.***