Network
HaiBandung - Polda Metro Jaya melayangkan surat panggilan kepada Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto.
Hasto Kristiyanto dipanggil Polda Metro Jaya pada Selasa, (4/6) untuk klarifikasi terkait dengan pernyataannya saat wawancara di salah satu stasiun televisi.
Hasto menjelaskan, sebagai warga negara yang taat hukum dirinya akan hadir memenuhi panggilan tersebut.
"Ya betul sekali, besok saya akan menghadiri dan saya akan hadir sebagai warga negara yang taat pada hukum atas surat panggilan yang ditujukan kepada saya untuk melakukan suatu klarifikasi atas suatu kasus," kata Hasto Kristiyanto, Senin, 3 Juni 2024 dikutip dari Antara.
Kendati demikian, dia mengaku heran dengan kasus yang menyeret namanya ke Polda Metro Jaya.
Baca Juga: Wanita Pelaku Pelecehan Seksual terhadap Sang Anak Ditetapkan Jadi Tersangka
Pasalnya, wawancara tersebut merupakan fungsi partai dalam melakukan pendidikan politik, komunikasi politik, termasuk menyuarakan hal-hal yang tidak benar.
Di sisi lain, menurut dia, praktik-praktik hukum kekuasaan yang dilakukan banyak yang menjadi dilema.
"Maka, ya saya akan hadir sebagai bagian dari tanggung jawab saya sekaligus meluruskan agar hukum tidak digunakan sebagai alat kekuasaan," ujarnya.
Baca Juga: Seleksi CASN 2024 Gunakan Teknologi Face Recognition, Simak Syarat dan Langkah Pendaftarannya
Politisi asal Yogyakarta ini menghormati Polri maupun TNI, terlebih juga meneladani apa yang pernah dilakukan Jenderal Polisi Hoegeng untuk melindungi masyarakat.
Selain itu, Hasto meminta agar para kader, anggota, dan simpatisan PDI Perjuangan tetap tenang dan tidak ikut menyertainya ke lokasi pemeriksaan.
"Karena bagi kader-kader PDI Perjuangan yang memiliki legasi di dalam memperjuangkan demokrasi sejak Bung Karno kemudian Ibu Mega, apa yang terjadi ini bagian dari ritual kehidupan seorang politisi. Dan saya akan datang dengan penuh tanggung jawab," pungkas Hasto.
Baca Juga: PPG 2024 Guru Agama Digelar Akhir Juni, Kemenag Jelaskan Skema Pembiayaannya
Berdasarkan informasi beredar, Hasto dipanggil kepolisian untuk pemeriksaan dugaan tindak pidana penghasutan dan atau menyebarkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memuat pemberitaan bohong yang menimbulkan kerusuhan di masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 160 KUHP dan/atau Pasal 28 ayat (3) juncto Pasal 45A ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang terjadi di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 1 (depan Gedung DPR/MPR RI) dan Gambir, Jakarta Pusat pada tanggal 16 Maret 2024 dan tanggal 19 Maret 2024.
Pelapornya adalah Hendra dan Bayu Setiawan di Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polda Metro Jaya.***
