Partai Politik dalam Pemilu Dituntut Transparan, Ini Potensi yang Bisa Terjadi

HaiBandung - Semua sistem pemilihan umum (pemilu) berpotensi terjadinya praktik politik uang.

Karena itu, untuk mencegah politik uang dalam pemilu, partai politik dituntut agar transparan.

Agar dalam pemilu tidak terjadi politik uang, partai politik harus transparan sejak tahap pendaftaran pencalonan bacaleg di internal partai.

Baca Juga: Masya Allah, Ada Galeri Rasulullah di Masjid Al-Jabbar Kota Bandung, Ini Jadwal Operasionalnya

"Pencalonan di internal partai diatur dengan mekanisme yang demokratis dan transparan," kata Ketua KPU Hasyim As'ari, Kamis 15 Juni 2023.

Menurut Hasyim mekanisme dan penegakan hukum harus berjalan saat ada bacaleg yang terindikasi politik uang.

Hasyim mengatakan, pihak yang harus bertanggung jawab jika terjadi politik uang adalah dua belah pihak, yang memberi dan penerima.

Baca Juga: Tips agar Daging Qurban Tetap Segar Setelah Hari Tasyrik

"Sebenarnya tidak bisa urusan politik uang pertanggungjawabannya hanya kepada memberi, yang diberi juga harus ada kesadaran menolak," katanya.