HaiBandung - Tri Rismaharini memberikan keterangan pada sidang lanjutan sidang lanjutan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Jumat, 5 April 2024.
Dalam sidang, Mensos Tri Rismaharini menjelaskan soal bansos Bantuan Langsung Tunai (BLT) El Nino.
Mensos Tri Rismaharini mengatakan, BLT El Nino dalam belanja bantuan sosial Kementerian Sosial (Kemensos) Tahun Anggaran 2023 sudah melalui persetujuan DPR RI.
“BLT El Nino 2023 sudah disetujui oleh DPR melalui kesimpulan rapat kerja di Komisi VIII DPR RI dengan Menteri Sosial dengan masa persidangan dua tahun sidang 2023-2024 pada Selasa, 7 November 2023,” kata Menteri Risma dikutip dari Antara.
Ia menjelaskan, anggaran BLT El Nino pada 2023 menyasar 18,8 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dengan pagu sebesar Rp7,5 triliun.
Baca Juga: Masyarakat se-Indonesia Antusias Sambut Shopee Cup ASEAN Club Championship 2024-2025
“Pembagian anggaran ini harus selesai pada Desember karena ini anggaran tahun 2023, sehingga harus habis di akhir 2023,” kata dia.
Ia juga mengungkapkan, anggaran BLT El Nino tidak dimasukkan dalam anggaran belanja bansos Kemensos Tahun Anggaran 2024, sehingga terdapat penurunan jumlah anggaran Kemensos pada 2024 menjadi Rp79 triliun dari Rp87 triliun pada anggaran 2023.
“Kalau kita bandingkan anggaran tahun 2023 dan tahun 2024, anggaran kami turun dari Rp87 triliun menjadi Rp79 triliun. Hal ini karena belanja BLT El Nino keluar dari bantuan sosial di 2024,” ujarnya.
Sementara menjawab pertanyaan Hakim MK Enny Nurbaningsih soal anggaran perlindungan sosial (Perlinsos) yang cair di bulan Januari hingga Februari 2024 atau saat momentum bulan politik, Mensos Risma mengatakan, pencairan bansos pada awal tahun sudah dilakukan jauh sebelum dirinya menjadi Menteri Sosial.
Risma menegaskan, penyaluran bansos pada awal tahun dilakukan untuk memenuhi kebutuhan para penerima.
Teorinya kalau mereka itu tidak bisa memenuhi kebutuhan satu bulan untuk hidup itu mereka nggak bisa. Jadi makanya kita sangat harus disiplin untuk membantu mereka," katanya.
Sedangkan menjawab pertanyaan Hakim MK Arief Hidayat soal bansos di Kemensos bukan berbentuk barang, Risma menjelaskan, bansos di kementeriannya dalam bentuk transfer uang ke penerima.
"Tidak ada dalam bentuk barang atau natura. Jadi semua transfer ke rekening penerima manfaat 100 persen," ujarnya.
Namun, lanjut Risma, kecuali bantuan dalam rangka respon kasus semisal ada yang sakit, disabilitas.
Bantuan bisa diberikan dalam bentuk bukan uang.
"Dan itu dia belum menerima bantuan sama sekali," paparnya.**