PDIP Tak Bisa Gulirkan Hak Angket Tanpa Keikutsertaan Parpol di Koalisi Perubahan

23 Februari 2024, 19:53 WIB
Ilustrasi HAK angket DPR /Pexels/Jan van der Wolf/

HaiBandung - PDIP tidak bisa menggulirkan hak angket untuk merespons dugaan kecurangan dalam Pilpres 2024, tanpa dukungan dari Koalisi Perubahan.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Nasdem Hermawi Taslim mengatakan, PDIP tanpa Koalisi Perubahan tidak bisa menggulirkan hak angket, begitu juga Koalisi Perubahan tanpa PDIP.

"PDIP tanpa kami (Koalisi Perubahan) tidak bisa jalan (untuk hak angket), kami tanpa PDIP tidak bisa jalan," kata Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Nasdem Hermawi Taslim usai melakukan pertemuan dengan petinggi partai-partai Koalisi Perubahan di NasDem Tower, dikutip dari Antara, Jumat, 23 Februari 2024.

Taslim menambahkan, hak angket baru bisa digulirkan setelah adanya persetujuan separuh lebih Anggota DPR dari keseluruhan 575 kursi.

Berdasarkan perhitungan Taslim, jika Koalisi Perubahan yang terdiri dari tiga partai dan ditambah PDIP, maka totalnya akan setengah lebih.

Baca Juga: Pileg DPRD Kabupaten Bandung: PKB Juara, Golkar Kedua, Gerindra dan Demokrat Bersaing Ketat

"Kalau tergantung kami saja, tergantung pada kami, sejak tiga hari yang lalu kami sudah jalan," katanya.

Dia pun mengatakan pihaknya menunggu langkah selanjutnya dari PDIP terkait pengajuan hak angket itu, karena partai berlogo banteng itu yang paling pertama menginisiasi gerakan tersebut.

Baca Juga: Mengenal Sosok Erma Yulihastin, Ilmuwan Bandung yang Menghebohkan Gegara Tornado Rancaekek

"Kita tunggu respons selanjutnya," kata dia.

Sementara itu, Sekretaris PKS Aboe Bakar Al Habsy meyakini tinggal menunggu waktu hak angket itu akan bergulir. Karena menurutnya saat ini DPR masih dalam masa reses.

"Ini kita baru bertiga (partai), besok nanti kita berlima bisa kumpul, sekjen-sekjen kumpul pun jadi itu barang," kata Habsy.

Baca Juga: Daftar Caleg DPRD Kota Bandung Peraih Suara Terbanyak di Pemilu 2024, Lengkap dari Dapil 1 hingga 7

Dalam keterangan sebelumnya, calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo mendorong partai pengusungnya menggulirkan hak angket terhadap dugaan kecurangan pada pemilihan presiden (Pilpres) 2024 di DPR.

Menurut Ganjar, hak angket yang merupakan hak penyelidikan DPR, menjadi salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) terkait penyelenggaraan Pilpres 2024.***

Editor: Lana Filana

Sumber: ANTARA

Tags

Terkini

Terpopuler