Network
HaiBandung - Peran pemuda sangat penting dalam menjaga kondusifitas dan dinamika saat memasuki tahun politik.
Diperkirakan ada sebesar 70,7 persen generasi berusia 17-39 tahun di Kota Bandung yang akan menggunakan hak pilihnya.
Generasi muda Kota Bandung itu menjadi bagian masyarakat yang kritis dalam menciptakan iklim demokratis.
Karena itu, untuk memasuki tahun politik, Pemerintah Kota Bandung perlu melakukan diskusi, sosialisasi, dan pendidikan politik kepada generasi muda.
"Oleh karenanya kami melakukan diskusi, sosialisasi, dan pendidikan politik. Pendidikan politik di jajaran fungsionaris juga telah dilakukan di beberapa partai politik," kata Nani Dwiyani dikutip Hai Bandung dari Portal Resmi Pemerintah Kota Bandung.
Kepala Bidang Politik Dalam Negeri Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) itu mengatakan hal itu saat Diskusi Politik Perkembangan dan Dinamika Sosial Politik Masyarakat di Kota Bandung Menjelang Pemilu dan Pilkada Serentak 2024 di Hotel Horison Bandung, Kamis 16 Maret 2023.
Baca Juga: Bentuk Tim Inti BK PON XXI, IKASI Jabar Lakukan Ini
Katanya, diskusi ini dilakukan untuk memprediksi dinamika sosial, kultural, dan politik menjelang Pemilu dan Pilkada 2024 dan untuk mewujudkan demokrasi yang sehat dan berkualitas,
Diskusi itu pun merupakan upaya Pemerintah Kota Bandung dalam mengantisipasi dan mencermati situasi demi menjaga stabilitas di kalangan masyarakat.
Ia mengatakan, potensi gesekan selalu ada, karena ajang Pemilu dan Pilkada menimbulkan dinamika dan rasa persaingan. Namun, pihaknya terus berupaya mengingatkan masyarakat untuk meminimalisasi gesekan.
Baca Juga: Piramida di Gunung Padang Cianjur Penuh Misteri, Tempat Ritual Persembahan
Katanya, Kesbangpol telah mengedukasi pendidikan politik kepada partai politik dan masyarakat secara terus-menerus.
"Edukasi tersebut dilakukan melalui sosialisasi secara langsung maupun melalui media massa. Kami juga akan membuat film animasi edukasi terkait persiapan menjelang dan saat pelaksanaan Pemilu. Animasi ini terutama ditujukan untuk pemilih muda," ujarnya.
Pemerintah Kota Bandung, kata Nani, memiliki fungsi fasilitasi dalam menjaga pelaksanaan Pemilu tetap kondusif. Untuk itu juga, Kesbangpol Kota Bandung melakukan Safari Partai Politik.
"Kami bersilaturahmi ke partai-partai politik dan berdiskusi supaya internal partai politik memprioritaskan situasi tetap kondusif. Baik di internal partai, maupun antar partai," katanya.
Sebelum masa kampanye, Pemerintah Kota Bandung melalui Kesbangpol juga akan melaksanakan Deklarasi Damai dalam Rangka Pemilu.
Deklarasi ini melibatkan seluruh parpol peserta Pemilu dan ormas yang ada di bawahnya, Forkopimda, PPK, PPS, Panwaslu, dan Panwascam. Peserta dan pelaksana Pemilu akan bersama-sama melakukan deklarasi untuk menjaga Pemilu tetap kondusif.
Baca Juga: Ramalan Zodiak Virgo Hari Ini, Jumat 17 Maret 2023, Selamat Bersenang-senang dengan Si Dia
Sementara itu, Tim Percepatan Pembangunan Kota Bandung, Muradi mengatakan, demokrasi yang bagus dapat dilihat dari kualitas partai politik di negara tersebut.
Oleh karena itu, penting bagi partai politik mendorong kaum muda menjadi kader politik dan melakukan regenerasi
"Jika generasi muda tidak tersalurkan hasrat aktualisasi dan politiknya, maka akan tersalurkan pada jalur kriminal. Sementara itu, hingga saat ini belum ada partai politik yang menyentuh kalbu kaum muda," ujarnya.
Ia berharap, partai politik mampu merangkul kaum muda, karena kaum muda mampu mempermudah jalan demokrasi di Indonesia.
Baca Juga: Ramalan Zodiak Leo Hari Ini, Jumat 17 Maret 2023, Ada Perubahan dalam Karier Anda
"Ada dua faktor yang memengaruhi dinamika politik, yakni kaum muda yang kritis dan parpol yang mau merangkul kaum muda," katanya.
Di tempat yang sama, Anggota Bawaslu Kota Bandung, Farhatun Fauziyyah mengatakan, titik kerawanan Pemilu di antaranya pada aspek sosial politik, masyarakat, penyelenggara Pemilu yang tidak berintegritas, dan konstentasi peserta Pemilu.
Saat ini, kata dia, Kota Bandung berada pada posisi sedang pada tingkat kerawanan Pemilu.
"Berbagai isu strategis di Kota Bandung yang perlu disikapi yakni netralitas penyelenggara Pemilu, polarisasi masyarakat, mitigasi dampak penggunaan media sosial dan pemenuhan hak memilih dan dipilih," ujarnya. ***
