Network
HaiBandung - Empat menteri Kabinet Indonesia Maju hadir dalam sidang lanjutan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Jumat, 5 April 2024.
Empat menteri yang hadir dalam sidang di MK tersebut adalah Menko PMK Muhadjir Effendy, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Menteri Sosial Tri Rismaharini.
Keempat menteri itu hadir dalam sidang lanjutan PHPU sesuai dengan panggilan MK untuk dimintai penjelasannya terkait pengaduan pihak pasangan capres cawapres nomor urut 1 dan 3.
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy diantaranya menjelaskan soal kunjungan kerja Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke berbagai daerah yang dituding sebagai kampanye untuk pasangan capres cawapres nomor urut 2.
Menko PMK Muhadjir Effendy menegaskan bahwa kunjungan kerja adalah salah satu pola kepemimpinan Jokowi.
“Sebetulnya kunjungan Bapak Presiden itu kan bukan sekarang saja. Itu memang salah satu pola kepemimpinan beliau,” kata Muhadjir dikutip dari Antara.
Ia mengaku sangat mengenal pola kepemimpinan itu karena pernah mendampingi Jokowi membagikan Kartu Indonesia Pintar (KIP) di daerah-daerah selama satu periode. Tujuan kunjungan tersebut untuk memastikan bahwa kebijakan diterapkan dengan baik di lapangan.
Selain itu, kata dia, Jokowi selalu menekankan pentingnya segera membelanjakan APBN pada awal tahun, sehingga semua program mulai dilaksanakan pada bulan Januari 2024, termasuk bantuan sosial (bansos) yang merupakan salah satu bagian dalil permohonan pemohon perkara PHPU Pilpres.
Baca Juga: Celana Tinju Muhammad Ali Dijual Rp63,6 Miliar hingga Rp95,4 Miliar
“Di situlah presiden turun tangan untuk melakukan pemantauan, memeriksa apa betul semuanya sudah ter-deliver, sekaligus untuk mendapatkan umpan balik dari yang dijadikan sasaran dari bansos itu,” ujarnya.
Muhadjir menjelaskan presiden juga mengundang masyarakat untuk bertemu dan berdialog sekaligus membagikan bansos ketika berkunjung ke daerah.
Ia menyebut pertemuan Jokowi tersebut hanyalah sebagian kecil dari masyarakat yang menerima manfaat bansos.
“Kalau ada 40 titik yang dikunjungi dan per titik ada terdapat 20 ribu penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH). Kan ada 800 ribu orang. Masa 800 ribu orang dalam kunjungan beliau bisa memengaruhi seluruh Indonesia?” ungkap Muhadjir.
Terlebih, kata dia, pada akhir masa kepemimpinannya, Jokowi ingin memastikan bahwa proyek-proyek strategis saat ini sudah tuntas, sehingga kedatangannya ke daerah sekaligus memastikan agar tidak ada proyek yang mangkrak.
Baca Juga: Dibuka, Pendaftaran Taruna Akademi Kepolisian Angakatan 2024, Simak Persyaratannya
“Menurut saya, apabila ada daerah yang sering dikunjungi oleh presiden, kemungkinan besar di situ banyak proyek strategis yang diberikan ke daerah itu,” ujarnya.
Oleh karena itu, ia menyimpulkan terlalu mustahil apabila penyerahan bansos secara simbolis dalam 100 kunjungan bisa mempengaruhi pilihan masyarakat secara nasional.
“Saya kira, doesn't make sense (tidak masuk akal),” ujarnya.
Atas pernyataan tersebut, Ketua MK Suhartoyo pun mengingatkan Muhadjir untuk tidak memberikan pendapat pribadi.
“Mohon Bapak tidak berpendapat soal itu,” kata Suhartoyo.
“Saya kira itu yang bisa saya sampaikan,” pungkas Muhadjir.***
